.jpg)
GROBOG JATENG, Boyolali— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat memperkuat ketahanan pangan menghadapi tantangan musim kemarau. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta seluruh sektor untuk terus bersinergi dalam mempertahankan provinsinya sebagai lumbung pangan nasional. Langkah strategis ini dibahas secara mendalam dalam acara Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kabupaten Boyolali pada Selasa (2/6/2026). “Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering, dari jumlah itu 15,6 persen untuk kebutuhan nasional,” kata Luthfi, dikutip dari media jatengprov.
Menurut Luthfi, capaian besar tersebut harus dijaga bersama oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga forkopimda. Apalagi, sejumlah daerah kini mulai bersiap menghadapi musim kemarau. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota segera memetakan wilayah rawan kekeringan, sumber air, kebutuhan irigasi, serta infrastruktur pendukung pertanian.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jateng telah berkoordinasi dengan TNI terkait program pipanisasi dan sumurisasi. “Terkait embung dan irigasi, saya minta TNI ikut memetakan daerah-daerah mana yang akan menjadi intervensi,” ujar gubernur.
Mitigasi kekeringan ini melibatkan pembagian peran yang jelas antara TNI dan Polri. TNI diarahkan untuk membantu penanganan sumber air, sumurisasi, dan pipanisasi. Sementara itu, Polri akan mendukung penuh distribusi air bersih menggunakan kendaraan operasional yang mereka miliki.
Di sisi lain, faktor keselamatan petani menjadi poin penting yang disoroti dalam menjaga produktivitas pangan. Luthfi mengingatkan agar pengendalian hama tikus tidak dilakukan dengan cara berbahaya, seperti setrum listrik.
Terkait gangguan kera di kawasan pertanian, Luthfi menegaskan penanganan tidak boleh dilakukan dengan cara dibunuh. Pemprov Jateng akan segera bersurat kepada Menteri Kehutanan untuk meminta tambahan kuota tangkap dan pengamanan.Komitmen ini mendapat dukungan penuh dari para kepala daerah di wilayah Solo Raya yang siap menjaga ketahanan pangan di daerahnya masing-masing.
Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menyampaikan bahwa kondisi ketahanan pangan di daerahnya relatif aman dan masih memiliki surplus produksi beras dibanding kebutuhan masyarakat. Namun, ia berharap ada perhatian khusus bagi daerah-daerah yang memiliki pertanian.
“Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” kata Sigit.
Dukungan infrastruktur air juga disuarakan oleh Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno. Menurutnya, diperlukan pembangunan embung dan peningkatan jaringan irigasi dalam memperkuat fungsi lahan pertanian di wilayahnya.Setyo mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuat program pembangunan 1.000 sumur pantek dalam kurun waktu lima tahun.
Pada tahun pertama, sudah terbangun sekitar 293 sumur, dan tahun berikutnya ditambah sekitar 253 sumur.Usulan penguatan irigasi turut disampaikan oleh Bupati Boyolali, Agus Irawan.
Sebagai daerah dengan potensi pertanian dan sentra sayuran di kawasan Merapi-Merbabu, bupati meminta dukungan perbaikan irigasi agar lahan pertanian bisa lebih produktif.Agus menyebut, masih ada sejumlah lahan pertanian di Boyolali yang hanya bisa panen satu hingga dua kali dalam setahun.
Dengan dukungan perbaikan irigasi, diharapkan produktivitas lahan bisa meningkat. Selain irigasi, ia juga mengeluhkan persoalan gangguan kera di kawasan Merapi-Merbabu yang turun ke lahan pertanian dan merusak tanaman sayuran warga.
Kondisi positif juga dilaporkan oleh Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto. Ia menyampaikan bahwa kondisi pangan daerahnya relatif aman dengan surplus beras pada 2025 mencapai sekitar 114 ribu ton, cadangan beras daerah sekitar 57 ribu ton, dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.Eko menambahkan, Sukoharjo telah menyiapkan mitigasi matang menghadapi potensi El Nino kecil melalui koordinasi intensif dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian. (GJ/Red).