.jpg)
GROBOG JATENG, Artikel Menulis - Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, Kementerian Keuangan Republik Indonesia terus memperkuat nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi perilaku seluruh pegawainya. Langkah ini tidak hanya penting dalam menjaga kepercayaan publik, tetapi juga krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dan berintegritas tinggi.
Nilai-Nilai Kemenkeu: Pilar Etika Aparatur Negara
Sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011, nilai-nilai dasar Kementerian Keuangan telah menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas seluruh pegawai. Lima nilai tersebut adalah: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Nilai-nilai ini diperkuat dengan implementasi Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana tertuang dalam PMK 190/PMK.01/2018, yang menjadi pedoman dalam kehidupan profesional dan sosial pegawai Kemenkeu.
Aplikasi Petaraja: Teknologi dalam Layanan Penguatan Integritas
Melalui Aplikasi Petaraja, Ditjen Perbendaharaan memperkenalkan pendekatan digital dalam mendokumentasikan dan memonitor profil integritas pegawai. Aplikasi ini mencakup data harta kekayaan, hasil pemantauan kode etik, gaya hidup, hingga pengaduan masyarakat. Ini merupakan bentuk nyata dari prinsip know your employee, yang bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Hasil Survei SPI dan Tindak Lanjut Nyata
Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK menunjukkan penurunan skor integritas Ditjen Perbendaharaan dari 92,94 (2023) menjadi 90,52 (2024). Menyikapi hal ini, serangkaian strategi penguatan telah digulirkan. Antara lain penguatan kepemimpinan yang berintegritas, komunikasi antikorupsi yang intensif, dan standardisasi kegiatan integritas di seluruh unit kerja, seperti morning call, doa bersama, senam bersama, hingga townhall meeting.
Transformasi Budaya Organisasi: Dari Slogan ke Aksi Nyata
Penguatan integritas di lingkungan Kementerian Keuangan tidak berhenti pada pembentukan nilai dan perumusan kebijakan. Tantangan utama justru terletak pada bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasi dan diterjemahkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Inilah esensi dari transformasi budaya organisasi yang saat ini terus digalakkan melalui berbagai aktivitas strategis dan terukur.
Program-program seperti Integrity Sharing, pembinaan mental dan kerohanian, hingga penyelenggaraan capacity building dan gathering pegawai merupakan wahana penting untuk menanamkan kembali nilai-nilai moral dan etika dalam keseharian birokrasi. Dalam kegiatan ini, pimpinan tidak hanya hadir sebagai pengarah, tetapi juga sebagai teladan integritas—memberikan pesan bahwa nilai bukan sekadar slogan, tetapi fondasi karakter institusi.
Know Your Employee: Prinsip Penting dalam Sistem Pengendalian Internal
Dalam konteks pengawasan, Kementerian Keuangan juga menekankan pentingnya pendekatan personal dalam pengelolaan pegawai. Melalui prinsip know your employee, setiap pimpinan unit dituntut untuk mengenal baik bawahannya: bukan hanya dari sisi kinerja formal, tetapi juga dari dimensi personal, gaya hidup, dan risiko integritas yang melekat.
Hal ini direalisasikan lewat optimalisasi profil integritas pegawai yang dikelola melalui Aplikasi Petaraja. Data yang terekam tidak hanya menjadi bahan evaluasi tetapi juga dasar untuk strategi pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan manajemen risiko modern, di mana faktor manusia menjadi fokus utama dalam sistem pengendalian internal.
Komitmen Kolektif dan Kolaboratif
Penting untuk disadari bahwa integritas bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab kolektif. Setiap elemen organisasi memiliki peran: pimpinan sebagai role model, pegawai sebagai pelaksana nilai, serta Unit Kepatuhan Internal sebagai pengawas dan katalis perubahan.
Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal juga menjadi bagian penting dalam penguatan integritas. Sosialisasi antikorupsi kepada stakeholder, promosi saluran pengaduan, serta penyebaran informasi tentang perlindungan whistleblower adalah upaya membangun jejaring kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Menuju Masa Depan: Budaya Integritas Sebagai Pilar Reformasi Birokrasi.
Integritas yang terjaga bukan hanya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, tetapi juga memperkuat daya saing birokrasi Indonesia di tingkat global. Dalam era keterbukaan dan digitalisasi, masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, bersih, dan responsif. Di sinilah budaya integritas memainkan peran penting—menjadi filter moral yang memastikan seluruh proses birokrasi dijalankan dengan transparan dan bertanggung jawab.
Kementerian Keuangan, dengan segala inovasi dan konsistensinya, telah menempatkan diri di garis depan dalam pembangunan budaya integritas di sektor publik. Namun pekerjaan belum selesai. Transformasi ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen, kesabaran, dan keberanian moral dari seluruh jajarannya.
Mari kita dukung bersama upaya ini. Karena birokrasi yang berintegritas adalah fondasi dari negara yang adil, sejahtera, dan bermartabat.
Oleh: [Fitri Widiana – Staff Seksi Kepatuhan Internal Kantor Vertikal Kemenkeu]
