.jpg)
GROBOG JATENG, Kebumen — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan untuk sejumlah komoditas utama, seperti beras, jagung, telur, hingga ayam. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau langsung operasional tambak budidaya udang vaname di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).
Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyampaikan rasa syukurnya yang mendalam atas berbagai capaian strategis nasional yang berhasil diraih pemerintah dalam kurun waktu satu tahun sembilan bulan terakhir.
"Alhamdulillah banyak yang sudah kita capai, ya. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, telur, ayam," ujar Prabowo di hadapan para hadirin yang hadir di area tambak. Dilansir dari youtube sekretariat Presiden.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pemenuhan kebutuhan daging nasional saat ini masih menjadi tantangan yang terus dikejar oleh pemerintah. Ia menargetkan Indonesia dapat mandiri dalam pemenuhan komoditas daging dalam kurun waktu empat hingga lima tahun ke depan.
"Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging," tambahnya.
Di tengah situasi dunia yang sedang dilanda berbagai konflik dan pertikaian, Prabowo menekankan pentingnya Indonesia untuk tetap waspada. Menurutnya, stabilitas pertahanan nasional merupakan kunci utama untuk melindungi seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini agar tidak dieksploitasi oleh pihak asing.
"Kita bersyukur ke Yang Maha Kuasa kita masih tidak terlibat, tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita," tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola penuh sumber daya alam secara mandiri demi kemaslahatan masyarakat luas, sesuai dengan amanat konstitusi.
"Sekarang kekayaan-kekayaan kita, kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Ini perintah dari Undang-Undang Dasar, dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir," pungkasnya. (*).
