GROBOG JATENG, Semarang– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menanti ketetapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) perihal pembukaan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026. Di tengah ketidakpastian jadwal seleksi ini, masyarakat diminta waspada terhadap maraknya makelar atau oknum yang menjanjikan kelulusan pegawai dengan imbalan uang.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Dhoni Widianto, menyatakan daerahnya telah diminta oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) untuk menyetor usulan kebutuhan pegawai pada awal tahun ini. Kendati demikian, restu pelaksanaan seleksi tetap berada di tangan otoritas pusat.
“Kita sudah mendapat surat dari BKN, untuk mengusulkan kebutuhan CASN 2026. Namun proses selanjutnya masih menunggu informasi dari BKN, apakah pengadaan dilakukan tahun ini atau tahun depan,” kata Dhoni, Rabu, 24 Juni 2026, dikutip dari media jatengprov.
Saat ini, total ASN yang bersandar di lingkungan Pemprov Jateng mencapai 61.620 orang. Dari jumlah tersebut, porsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini berada di angka sekitar 46 persen. Sementara sisanya, yakni sekitar 56 persen, diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu.
Dhoni belum bisa merinci berapa jatah formasi yang bakal didapat Jawa Tengah tahun ini. Sebab, BKN baru akan memformulasi kuota final untuk masing-masing pemerintah daerah setelah proses verifikasi usulan rampung.
Untuk mencegah jatuhnya korban penipuan bermodus rekrutmen CASN, Dhoni mengingatkan warga agar tidak abai memverifikasi informasi. Kanal resmi yang valid untuk memantau perkembangan ini di laman www.bkn.go.id dan www.bkd.jatengprov.go.id.
“Oleh karena itu, kami meminta masyarakat jeli. Jika ada informasi penerimaan pegawai pemerintah, silakan diteliti terlebih dahulu. Karena Pemprov Jateng tidak akan mengeluarkan informasi apa pun, sebelum ada edaran resmi dari pemerintah pusat,” ujar Dhoni. (GJ/Red).

.jpg)