.jpg)
GROBOG JATENG, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terus bergerak cepat mencari solusi permanen bagi warga terdampak bencana tanah bergerak di Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Fokus utama saat ini adalah rencana relokasi pemukiman ke lokasi yang lebih aman.
Luthfi menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Semarang dan Kodam IV/Diponegoro. Langkah ini mencakup sinkronisasi status tanah, alokasi anggaran, hingga penentuan lokasi relokasi yang tepat.
“Nanti akan ditindaklanjuti agar ada status bagi masyarakat sekitar. Kalau relokasi, dinas akan kita panggil untuk membahas detailnya,” ujar Ahmad Luthfi saat memberikan keterangan kepada media di kantornya, Jumat (10/4/2026).
Dalam upaya pencarian lahan, Pemprov Jateng melibatkan Kodam IV/Diponegoro untuk mengidentifikasi area yang memungkinkan untuk dijadikan pemukiman baru. Selain itu, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah juga diterjunkan untuk memastikan aspek keamanan geologis lahan agar tidak berisiko bencana di kemudian hari.
Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana, prioritas utama adalah keselamatan warga. Setelah tahap tanggap darurat, pemerintah akan fokus pada penyediaan Hunian Sementara (Huntara) sebelum akhirnya membangun Hunian Tetap (Huntap).
“Huntap itu sudah sertifikasi by name by address dan punya hak milik. Itu kalau sudah huntap. Kalau huntara itu kan sementara. Nanti saya koordinasi lebih lanjut dengan wali kota,” tegas Luthfi.
Terkait pembiayaan pembangunan Huntap, Gubernur menyatakan bahwa skema bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah disiapkan, meski rinciannya masih akan dibahas bersama Wali Kota Semarang. “Komposisi dana belum kita rapatkan, tapi minimal saya harus koordinasi dulu dengan wali kota,” jelasnya.
Persoalan lahan di Kampung Sekip memang cukup kompleks. Sebelumnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebutkan bahwa Pemkot terkendala status kepemilikan lahan yang merupakan milik Kodam IV/Diponegoro, sehingga bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak bisa langsung dikucurkan di lokasi lama.
Sebagai informasi, bencana tanah bergerak ini menghantam RT 007/RW 001 Kelurahan Jangli pada 4 Februari 2026 lalu. Tercatat 15 rumah terdampak dengan empat di antaranya roboh total. Penanganan musibah ini juga sempat mendapat perhatian khusus dari Wakil Presiden Rakabuming Raka yang meninjau lokasi bersama Gubernur Luthfi pada pertengahan Februari lalu. (GJ).
