.jpg)
GROBOG JATENG, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyampaikan Program 100 Hari Kerjanya di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara II, Rabu (30/10/1024).
Sedikitnya, terdapat sembilan program kerja yang akan difokuskan oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid guna menyelesaikan masalah pertanahan yang ada di Indonesia.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, Sembilan program kerja yang dipaparkan Menteri Nusron mendapat sambutan baik serta dukungan dari Pimpinan maupun Anggota Komisi II DPR RI.
"Komitmen kami Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI adalah menjadi bagian dari solusi atas segala masalah pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Jika bottleneck pada level regulasi undang-undang, maka kami akan bekerja sebaik mungkin untuk menghadirkan fast track legislation," katanya.
"Kalau Pak Menteri menargetkan diri 100 hari menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang sudah puluhan tahun sejak republik ini lahir belum selesai, maka kami rasa kami juga akan siap untuk bersama-sama membahas dan memutuskannya," tambah Ketua Komisi II DPR RI.
Pihaknya menyadari bahwa permasalahan pertanahan tidak bisa diselesaikan Kementerian ATR/BPN sendiri tapi perlu menggandeng Kementerian terkait lainya untuk menegakkan hukum di bidang pertanahan. "Saya rasa penyelesaian ini isu kedaulatan nasional, seberapa mampu negara menegakkan hukum pertanahannya terhadap siapa pun di republik ini, tidak pandang bulu," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, turut mengapresiasi Khususnya, terkait dengan program penertiban Hak Guna Usaha (HGU). "Saya sangat mengapresiasi soal program kerja 100 hari sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri, ini cukup menggambarkan bagaimana yang menjadi visi Prabowo-Gibran. Mudah-mudahan di ATR/BPN ini berhasil," ucapnya.
Ia berharap program tersebut dapat semakin menumbuhkan ekonomi Indonesia. "Kami titip betul sehingga lahan-lahan HGU ini bisa produktivitasnya makin meningkat, maka pasti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa disumbangkan dari sisi pertanahan ini," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR RI. (Ida/AN/Red).
