.jpg)
GROBOG JATENG, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan terkait Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, Rabu (5/2/2025). Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan yang terjadi antara kawasan hutan, perkebunan, transmigrasi, dan perumahan.
“Untuk mengurangi tumpang tindih lahan ini maka kita buat lanjutan program ILASP. Supaya pengalaman tumpang tindih lahan yang sudah-sudah, tidak terulang lagi ke depan. Ini karena dulunya belum ada integrasi sistem dan integrasi data, dengan adanya program ini maka semua akan terpetakan,” terang Menteri Nusron usai pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bersedia untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah kerapatan tapal batas. “Prinsipnya, kami bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan kerapatan tapal batas antara hutan dan APL. Sinkronisasi data sangat penting karena data yang kami terima dari kedua pihak kadang berbeda. Kami hanya perlu duduk bersama untuk menentukan sejauh mana yang bisa diselesaikan,”katanya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengharapkan agar kerja sama ini dapat direalisasikan melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian atau lembaga terkait. “Kami berharap kerja sama ini bisa diimplementasi dengan Memorandum of Understanding (MoU) antar Kementerian atau lembaga terkait. Karena kami juga bagian dari kementerian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka kami jugamohon bantuan dari teman-teman di ATR, Kehutanan, dan Kemendagri,”ungkapnya.
Program ILASP diharapkan dapat memberi solusi jangka Panjang untuk menyelesaikan konflik lahan yang sering mengganggu pembangunan dan investasi di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut dari pertemuan kali ini akan disegerakan penandatanganan Mou yang melibatkan lima kementerian atau lemabag, antara lain Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, BIG, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Transmigrasi.
Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi Wakim Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk; Plh. Kepala BIG sekaligus Sekretaris Utama, RA. Belinda Arunarwati Margono; beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari masing-masing lembaga. (Ida/AN/Red).
