.jpg)
GROBOG JATENG, Grobogan– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat merespons isu kenaikan harga bahan baku plastik di tingkat global. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, Pemprov Jateng memastikan akan memperketat pengawasan untuk mencegah praktik penimbunan sekaligus mempercepat transisi ke penggunaan bioplastik yang lebih ramah lingkungan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, July Emmylia, mengungkapkan bahwa gejolak harga ini dipicu oleh gangguan pasokan global akibat ketegangan geopolitik.
“Kenaikan harga plastik itu disebabkan dari hilirnya dulu, yaitu terganggu pasokan secara global akibat ketegangan politik di Selat Hermus, yang berdampak pada naiknya harga naphta sebagai bahan baku plastik,” ujar Emmy saat ditemui media di kantornya, Jumat (10/4/2026).
Menurut Emmy, kenaikan harga naphta tergolong signifikan, yakni meroket dari kisaran 600 dolar AS per ton menjadi 900 dolar AS per ton. Lonjakan ini berdampak langsung pada pelaku usaha, khususnya sektor makanan dan minuman (mamin) yang mengandalkan plastik sebagai kemasan primer.
“Tekanan yang paling berat itu adalah di IKM maupun UKM sektor pangan, karena penggunaan plastik sangat intens sebagai kemasan utama. Sektor lain tetap terdampak namun tidak sebesar industri makanan dan minuman,” lanjutnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Jateng telah menyiapkan strategi jangka pendek. Salah satunya adalah bersinergi dengan pihak kepolisian untuk memantau distribusi di lapangan guna mengantisipasi oknum yang mencoba mengambil keuntungan melalui penimbunan.
“Dalam jangka pendek kami akan turun ke lapangan bersama kepolisian, untuk mencegah penimbunan plastik, dan memperkuat kembali gerakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai,” terang Emmy.
Selain pengawasan, pemerintah juga akan memasifkan kembali kampanye pengurangan plastik sekali pakai, seperti penggunaan tumbler dan tas belanja ramah lingkungan.
Untuk solusi jangka panjang, Pemprov Jateng mendorong industri mulai melirik bioplastik, seperti yang berbahan baku pati singkong. Meski secara biaya lebih tinggi dibandingkan plastik petrokimia, Emmy menilai substitusi bertahap sebesar 20 hingga 30 persen perlu segera dimulai.
Sejalan dengan itu, transformasi menuju green industry (industri hijau) menjadi kunci. Penggunaan energi terbarukan, seperti panel surya, diklaim mampu menekan biaya produksi hingga lebih dari 20 persen, sehingga bisa menambal kenaikan biaya dari bahan baku ramah lingkungan.
“Kita harus mulai bertransformasi ke green industry, baik untuk IKM maupun industri besar, karena penghematan energi bisa menutup kenaikan biaya produksi,” tutur Emmy.
Menutup keterangannya, Emmy mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pelaku UMKM untuk melihat tantangan ini sebagai momentum perubahan.
“Kami menghimbau masyarakat maupun UMKM untuk mulai mengganti penggunaan plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Kesulitan itu justru bisa menjadi kesempatan untuk bertransformasi,” pungkasnya. (GJ).
