.jpg)
GROBOG JATENG, Grobogan – Bupati Grobogan Setyo Hadi menghadiri Rapat Paripurna ke-13 yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan pada Selasa (30/6/2026). Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Hj. Lusia Indah Artani, SE., MM.
Kehadiran Bupati dalam rapat ini adalah untuk menyampaikan Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Dewan Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, yang masuk dalam Pembicaraan Tingkat Satu Tahap Ketiga.
Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD, rekan-rekan Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kabag, Camat, serta Direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Hadi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi kepada seluruh fraksi dewan yang telah memberikan pandangan umum berupa saran, pertanyaan, maupun masukan konstruktif demi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
"Semoga kerjasama yang sudah dibangun dengan baik ini menjadi upaya dalam menyamakan persepsi demi satu tujuan yakni pembangunan yang berkeadilan merata dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat menuju Grobogan hebat yang lebih sejahtera," ucap Bupati Setyo Hadi dalam kutipan sambutannya.
Bupati juga menegaskan bahwa seluruh poin imbauan dan masukan dari legislatif akan digunakan sepenuhnya sebagai bahan evaluasi internal jajaran eksekutif. "Atas pertanyaan, himbauan, saran, dan masukan dari para anggota Dewan melalui fraksi-fraksi, akan kami gunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan datang," tambahnya.
Dalam sambutanya Setyo Hadi memaparkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 naik Rp133,6 miliar dibanding tahun 2024. Kenaikan tertinggi bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang melonjak hingga 21.934% karena regulasi baru, Pajak BPHTB (naik 74,34%), serta Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (melonjak 587%).
Sementara untuk realisasi belanja mencapai 95,51%. Namun, terdapat sisa Belanja Pegawai sebesar Rp52,3 miliar yang disebabkan keterlambatan pelantikan CPNS/PPPK serta penyesuaian anggaran bagi guru yang baru lulus sertifikasi (PPG).
Pihaknya juga menyoroti capaian nilai Tes Kendali Mutu (TKA) siswa SD dan SMP Grobogan yang berada di papan bawah Jawa Tengah, Bupati menegaskan akan melakukan intervensi langsung. Melalui Dinas Pendidikan, pemerintah akan mewajibkan sekolah melakukan refleksi pembelajaran serta melakukan drilling latihan soal TKA mulai Tahun Ajaran Baru Juli 2026 mendatang. (Ida/AN/Red).
