.jpg)
GROBOG JATENG, Semarang— Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, terutama di tingkat pedesaan. Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendorong masyarakat desa untuk mengambil peran yang lebih besar sebagai pemasok utama bahan pangan dalam program nasional tersebut.
Langkah strategis ini ditegaskan saat berlangsungnya acara Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, pada Sabtu (27/6/2026).
Agenda yang diprakarsai oleh Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Papdesi) ini juga menjadi momentum penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPD Papdesi dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara.
Kerja sama ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).Menurut Luthfi, BUMDes dan KDMP memiliki fungsi yang sangat strategis dalam membangun rantai pasok program MBG.
Kelembagaan desa ini bertugas menghimpun hasil kerja para petani, peternak, dan nelayan lokal, memastikan kualitas bahan pangan yang tersedia, hingga menyalurkannya secara tepat ke SPPG.
Namun, ia mengingatkan agar komitmen ini tidak berhenti di atas kertas saja. “Saya sangat mendukung MoU yang kita laksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus mendorong agar BUMDes melangkah lebih jauh, tidak sekadar menjadi pemasok bahan baku tetapi juga mampu bertindak sebagai pengelola SPPG.
Jika sistem hulu hingga hilir ini berhasil dikelola secara mandiri oleh desa, nilai tambah ekonomi yang dihasilkan akan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Selain itu, demi menjaga efisiensi dan keberlanjutan, operasional dapur SPPG diarahkan untuk menggunakan energi ramah lingkungan, salah satunya adalah Compressed Natural Gas (CNG).Tantangan pemenuhan gizi di wilayah ini memang cukup besar.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, penerima manfaat Program MBG di Jawa Tengah mencapai lebih dari 9 juta orang yang dilayani oleh 4.382 SPPG. Guna menopang kebutuhan masif tersebut, Jawa Tengah beruntung telah memiliki modal kelembagaan yang kuat, yakni lebih dari 8.500 KDMP yang siap memperkuat ekosistem MBG.
Luthfi menambahkan bahwa Pemprov Jateng akan selalu terbuka terhadap masukan maupun keluhan warga terkait jalannya program ini di lapangan.
Baginya, kearifan lokal dan produk unggulan yang dimiliki oleh setiap desa wajib menjadi prioritas utama. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, melainkan juga menjadi motor pemberdayaan masyarakat.Dukungan senada datang dari tingkat pusat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa seluruh SPPG wajib memanfaatkan potensi pangan lokal yang ada di wilayah mereka. Koperasi Desa Merah Putih dipersiapkan untuk menjadi fondasi infrastruktur ekonomi desa yang tangguh, bukan sekadar tempat berdagang biasa.
“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia,” ujar Zulkifli.
Harapan besar terhadap perputaran ekonomi ini juga diungkapkan oleh Ketua DPP Papdesi, Wargiyati. Ia meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Koperasi Desa, BUMDes, dan SPPG akan membuat denyut nadi perekonomian di tingkat desa bergerak lebih dinamis.
“Kami berharap Koperasi Desa dan Bumdes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing, untuk mendukung program MBG. Dengan begitu, perekonomian desa berputar dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” kata Wargiyati.
Acara strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat penting, di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, serta Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal. Hadir pula Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shoffwan, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang. (GJ/Red).
