.jpg)
GROBOG JATENG, Grobogan - Bupati Grobogan Sri Sumarni dan Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan laporan kondisi serta penanganan banjir di wilayah masing-masing dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Kamis (23/1/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Jateng, serta Forkopimda setempat.
Rakor ini membahas mengenai kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak belakangan ini, serta upaya dalam percepatan penanganan terhadap masyarakat terdampak maupun penanganan infrastruktur.
Seperti yang diketahui pada Selasa (21/1), telah terjadi bencana banjir di beberapa wilayah Kabupaten Grobogan yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan dan jebolnya beberapa tanggul, seperti tanggul Sungai Tuntang di Dusun Mlati Desa Tinanding Godong, 4 titik tanggul di Desa Baturagung, jebolnya tanggul serta limpas di Desa Papanrejo Gubug, serta daya tampung sungai Lusi dan Tuntang yang berkurang akibat sedimentasi.
"Penyebab lain khususnya di wilayah kota karena kurang optimalnya fungsi saluran drainase akibat adanya penyumbatan ataupun kecilnya kapasitas saluran dan tingginya perputaran air sungai sehingga menyebabkan banjir dan memerlukan waktu yang lama untuk surut," ujar Bupati Grobogan dalam laporannya.
Bupati Grobogan menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi bencana banjir ini, antara lain dengan menyiapkan tempat pengungsian, melakukan penyelamatan dan evakuasi bencana banjir, pendirian dapur umum, penyaluran logistik, peninjauan dan kerja bakti penambalan tanggul jebol, dan lain sebagainya.
Selain itu, terkait penanganan banjir, Bupati meminta untuk penanganan tanggul yang jebol secara permanen, dibangun waduk di beberapa titik di bagian hulu agar banjir dan kekeringan dapat diminalisir, pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca dalam rangka menurunkan curah hujan di Wilayah Kabupaten Grobogan.
"Kami berharap dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini BNPB dan Kementerian PU melalui BBWS Pemali Juana, maupun Provinsi, sesuai dengan kewenangan yang ada untuk beberapa usulan Penanganan yang diperlukan," harapnya. (Desi/AN/Red).
