.jpg)
BLORA, grobogjateng.id- Dalam Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum secara tajam dan komprehensif melalui juru bicara Bibi Hastuti.
Fraksi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi nasional yang menjadi dasar penyusunan APBD 2026 harus dibarengi strategi yang tepat agar tidak menimbulkan dampak sosial yang serius bagi masyarakat.
Bibi Hastuti menekankan bahwa efisiensi anggaran tanpa perencanaan matang berpotensi memicu ketimpangan dan menghambat layanan dasar.
“Efisiensi harus dilakukan dengan kecermatan, bukan sekadar pemangkasan anggaran, agar tujuan pembangunan tetap tercapai tanpa mengorbankan rakyat,” ujarnya dalam sidang paripurna, Minggu (30/11/2025).
Di sektor pelayanan publik, Fraksi PDI-P meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempercepat realisasi program penerbitan akta kelahiran yang bisa langsung diterima ibu bersalin saat keluar dari rumah sakit. Program ini dianggap sangat penting untuk memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum sejak dini.
Fraksi PDI-P juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada OPD Dinas Pertanian Kabupaten Blora atas kinerjanya yang dinilai berhasil mendukung para petani dan peternak.
Menurut fraksi, capaian tersebut menjadi bukti bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah yang harus terus diperkuat.
Selain itu, PDI-P mendorong pemerintah daerah menggalakkan kembali penanaman pohon kelapa sebagai komoditas yang semakin tinggi kebutuhannya. Revitalisasi kelapa diyakini mampu menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat perdesaan.
Dalam aspek pengelolaan kekayaan daerah, Fraksi PDI-P meminta PT Blora Patra Energi (BPE) meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi pengelolaan sumur minyak tua yang selama ini belum dimaksimalkan.
Tidak hanya itu, fraksi juga menyoroti kondisi infrastruktur yang dinilai mendesak untuk segera ditangani. Salah satunya adalah jalan penghubung antara Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, dengan Desa Banjarejo, Kecamatan Banjarejo.
Kondisi jalan yang memprihatinkan disebut telah menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI-P berharap pemerintah daerah dapat menyempurnakan rancangan APBD 2026 agar lebih responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Pembangunan yang dirumuskan dalam APBD harus tepat sasaran, terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” tegas Bibi Hastuti.(Lk).
