.jpg)
GROBOG JATENG, Semarang – Suasana pagi di ruas jalan menuju kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tampak berbeda pada Kamis (9/4/2026). Di sela deru kendaraan bermotor, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terlihat antusias mengayuh sepeda menuju tempat kerja sebagai bagian dari gerakan nyata penghematan energi.
Salah satu yang melakoni tantangan ini adalah Kepala Bagian Hukum Setda Jateng, Haerudin. Menempuh jarak sekitar 17 kilometer dari kediamannya di Pudak Payung, ia sudah mulai mengayuh pedal sejak sebelum pukul enam pagi.
“Sekitar satu jam perjalanan. Lumayan, tapi ini jadi tantangan sekaligus pengalaman,” ujarnya kepada media.
Bagi Haerudin, inisiatif ini bukan sekadar urusan berpindah tempat, melainkan upaya membangun mentalitas baru di lingkungan birokrasi. “Selain hemat energi, ini juga membentuk budaya kerja. Kita memberi contoh bahwa hidup hemat itu bisa dimulai dari hal kecil,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa Biro Hukum berupaya menjadi pionir dalam perubahan gaya hidup ini. “Selain menghemat juga edukasi untuk budaya kerja. Saya kira memang saatnya kita membudayakan untuk bekerja dengan hemat energi. Bukan saja dengan naik sepeda tapi juga untuk listrik, untuk bahan bakar yang lain, juga kita harus memberikan contoh kepada masyarakat, bahwa memang saatnya kita hidup hemat,” ungkap Haerudin.
Gerakan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Mengenakan sepeda warna hitam, Luthfi tampak mengayuh bersama Sekda Sumarno dan Kepala Dinas Komdigi Agung Hariyadi menuju kantor.
Gubernur menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar formalitas surat edaran atau kampanye sesaat. Kebijakan seperti bike to work, pengaturan Work From Home (WFH), hingga efisiensi listrik harus mendarah daging menjadi kebiasaan sehari-hari.
“Ini bukan hanya perintah, tapi harus dibudayakan. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga, dengan cara kerja tepat waktu, kemudian ada yang WFH,” beber Luthfi.
Komitmen Jawa Tengah terhadap energi berkelanjutan sejatinya telah berakar kuat melalui pengembangan ratusan desa mandiri energi dan pemberian insentif pajak bagi industri yang beralih ke energi terbarukan.
Namun, di sisi lain, Gubernur juga menyoroti tantangan besar dalam distribusi energi, khususnya terkait fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram. Meski data menunjukkan ketersediaan stok mencapai enam kali lipat dari kebutuhan normal, fakta di lapangan sering kali menunjukkan hal sebaliknya.
Luthfi memperingatkan agar LPG subsidi benar-benar tepat sasaran bagi rumah tangga miskin, nelayan kecil, dan pelaku usaha mikro. Ia menegaskan tidak akan menoleransi adanya penyalahgunaan atau penimbunan oleh pihak-pihak yang tidak berhak demi menjaga stabilitas energi di masyarakat. (*)
