.jpg)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, memberikan kepastian tersebut saat ditemui wartawan di Kota Semarang pada Senin (1/6/2026).
Ia memaparkan bahwa berdasarkan perhitungan awal, dana miliaran rupiah tersebut dikhususkan untuk memperbaiki titik-titik kerusakan berat, terutama di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.Meski demikian, jangkauan perbaikan ini berpotensi diperluas.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi, agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” jelas Henggar, dikutip dari media jatengprov.
Langkah ini memperpanjang deretan intervensi anggaran yang dilakukan pemerintah provinsi di wilayah Blora. Pada tahun 2025 sebelumnya, ruas jalan Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Dinding, dan Betekan telah selesai ditangani menggunakan anggaran Rp19,92 miliar.
Secara akumulatif sepanjang periode 2025-2026, Pemprov Jateng telah menggelontorkan total anggaran Rp45,86 miliar khusus untuk membenahi jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 kilometer.
Demi mempercepat pemulihan akses transportasi warga, Pemprov Jateng tidak hanya mengandalkan APBD Provinsi semata. Strategi lain yang ditempuh adalah mengajukan perbaikan jalan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Henggar menyebut, terdapat tiga ruas jalan di Kabupaten Blora yang akan diusulkan masuk dalam program tersebut. “Dan ini telah kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Data resmi Pemprov Jateng menunjukkan, pada tahun 2026 ini pemerintah daerah telah mengajukan dukungan pendanaan program IJD kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp46,6 miliar. Dana stimulan dari pusat ini ditargetkan untuk mempercepat penanganan pada ruas jalan Singget-Doplang-Cepu.
Komitmen percepatan ini sejalan dengan instruksi ketat dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Ia meminta seluruh jajarannya bergerak taktis dan merespons cepat setiap keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur di wilayahnya.
Menurut Ahmad Luthfi, berbagai keluhan warga yang viral di media sosial harus dipandang sebagai bahan evaluasi penting agar pemerintah bersikap lebih responsif.
Gubernur juga memberikan catatan tebal mengenai mutu proyek di lapangan agar tidak ada pengerjaan yang terkesan formalitas semata.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” tegasnya.Ia pun memerintahkan jajaran teknis untuk jeli memetakan wilayah dan mendahulukan jalur-jalur yang kondisinya paling memprihatinkan.
“Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh jajaran di bawahnya untuk mengawal serius setiap usulan bantuan ke pemerintah pusat, baik melalui kementerian terkait maupun DPR RI.
Langkah sinergis ini dinilai krusial agar target percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah bisa segera terealisasi secara merata.
Pihak Pemprov Jateng menyatakan sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas semua kritik serta masukan konstruktif yang disuarakan oleh warga. Setiap aspirasi dinilai sebagai bentuk kolaborasi positif dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Pembenahan ini pun tidak hanya akan berhenti di sektor infrastruktur jalan, melainkan terus mencakup pemenuhan kebutuhan dasar lain seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat. (GJ/Red).