.jpg)
GROBOG JATENG, Karanganyar— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat memerlukan sentuhan pemerintah daerah agar berjalan optimal. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Menurutnya, pemerintah daerah adalah pihak yang paling memahami kondisi nyata di setiap wilayah.
“Meskipun Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaannya,” kata Luthfi, dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026, di Lorin Hotel Solo, Jumat (5/6/2026). Dikutip dari media jatengprov.
Luthfi menjelaskan bahwa evaluasi program ini tidak sederhana. Banyak aspek penting yang harus diperhatikan demi kebaikan anak-anak sekolah. Evaluasi tersebut meliputi alur distribusi makanan, jenis menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk kompak. Satuan Tugas (Satgas) yang sudah dibentuk di daerah harus bekerja secara nyata dalam mengawal program ini.
Lebih lanjut, Luthfi menilai menu makanan sehat ini tidak bisa dibuat sama rata di semua tempat. Setiap wilayah memiliki pasokan bahan makanan dan kebiasaan makan anak yang berbeda-beda.Guna mengatasi hal itu, ia mengajak Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk ikut turun tangan.
Peran ibu-ibu PKK dinilai sangat cocok untuk memantau kecocokan menu dengan selera anak-anak. Luthfi pun memuji contoh baik yang sudah berjalan di Kota Solo dan berharap daerah lain meniru pola tersebut.“Dengan melibatkan kearifan lokal dan pendekatan ibu-ibu melalui PKK, pelaksanaan MBG bisa lebih tepat sasaran, dan lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” beber Luthfi.
Jawa Tengah sendiri memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam program ini. Jumlah anak yang menerima manfaat makanan gratis ini sangat melimpah.“Untuk Program Makan Bergizi Gratis, Jawa Tengah memiliki data sasaran yang besar. Saat ini penerima manfaatnya sudah hampir 9 juta orang. Karena itu, MBG menjadi salah satu prioritas utama yang kita laksanakan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, meluruskan tujuan dari pengawasan ini. Ia menyebut pemantauan program presiden ini bertujuan untuk memperbaiki kebijakan, bukan untuk mencari-cari kesalahan pihak tertentu. Agar berjalan efektif, program dari pusat ini harus menyatu dengan rencana anggaran belanja daerah.
Dukungan senada juga datang dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima. Ia berpendapat bahwa ukuran sukses sebuah program nasional tidak hanya dilihat dari rencana indah di tingkat pusat, melainkan dari kenyataan saat program itu menyentuh warga di daerah.“Keberhasilan akan tampak, ketika kebijakan itu masuk ke ruang kehidupan masyarakat yang konkret,” kata Aria.
Aria menambahkan, pemerintah daerah adalah pihak terdepan yang paling sering mendengar suara hati dan keluhan langsung dari masyarakat.
Sebagai informasi, pertemuan besar ini digelar khusus untuk mengawasi 10 program utama dari Presiden. Selain urusan makan gratis, forum ini juga membahas masalah pertumbuhan ekonomi, cara menekan inflasi, target pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, kemandirian pangan, cek kesehatan gratis, serta cara menghapus kemiskinan ekstrem. (GJ/Red).