.jpg)
GROBOG JATENG, Semarang– Menghadapi era transformasi digital yang kian masif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) resmi memperkuat kolaborasi strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Langkah ini diambil guna memperkokoh sistem keamanan siber sekaligus mendukung penuh implementasi pemerintahan digital yang aman dan terintegrasi. Sinergi ini ditargetkan tidak hanya mandek di level provinsi, melainkan wajib diperluas hingga menyentuh pemerintah kabupaten, kota, serta seluruh pemangku kepentingan di wilayah Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa perluasan adopsi teknologi dalam birokrasi membawa tantangan baru yang cukup besar. Oleh sebab itu, benteng pertahanan siber tidak bisa dibangun secara parsial, melainkan butuh kerja kolektif yang melibatkan otoritas keamanan siber nasional seperti BSSN.
“Kita bicara pemerintahan digital tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri, dan tantangannya adalah masalah keamanan siber,” kata Sumarno, saat menerima kunjungan BSSN di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (21/8/2026). Dikutip dari laman jatengprov.
Pertemuan krusial tersebut dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN, Sulistyo. Turut mendampingi dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto beserta jajaran dinas terkait.Dalam kesempatan itu, Sumarno menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif BSSN.
Kunjungan kerja ini dipandang sebagai momentum emas untuk mengakselerasi dan memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem digital yang tangguh di Jawa Tengah. Baginya, BSSN memegang peran kunci berkat kompetensi dan keahliannya dalam memberikan pembinaan serta pendampingan teknis bagi pemerintah daerah demi menghalau berbagai ancaman siber.
“Kami merasa senang, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi ke depan untuk pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sumarno menggarisbawahi bahwa proteksi ruang siber tidak akan optimal jika hanya mengandalkan hubungan bilateral antara Pemprov Jateng dan BSSN saja. Kerangka kerja sama ini harus ditarik lebih luas ke seluruh lini daerah.
Dengan gotong royong dan keterlibatan yang menyeluruh, perwujudan kedaulatan siber di Jawa Tengah diyakini akan lebih cepat tercapai.
“Kita bicaranya tidak hanya Pemprov Jateng, tapi juga dengan pemerintah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder di Jawa Tengah ini bisa bersama-sama berkolaborasi,” katanya. (*).
