Perkuat Sinergi, Kantah Grobogan Hadiri Rakor Optimalisasi Pengadaan Tanah Jawa Tengah


 


 

Perkuat Sinergi, Kantah Grobogan Hadiri Rakor Optimalisasi Pengadaan Tanah Jawa Tengah

Jumat, 04 September 2026

GROBOG JATENG, Semarang Dalam rangka mempercepat dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Grobogan turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah pada Senin (31/08/2026).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantah Kabupaten Grobogan, Amrianto Samad, hadir secara langsung mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan.

Rakor ini menjadi momentum penting yang mempertemukan berbagai stakeholder terkait. Hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, para Kepala Kantor Pertanahan beserta Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-Jawa Tengah. 

Tak hanya dari internal BPN, kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pengadaan tanah, serta perwakilan instansi yang memerlukan tanah.

Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Karsono, dalam sambutannya menegaskan bahwa proses pengadaan tanah memegang peranan yang sangat krusial dalam menyokong percepatan pembangunan nasional. 

Menurutnya, kelancaran pengadaan tanah akan berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur yang nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.Lebih lanjut, Karsono menggarisbawahi bahwa kunci utama dari keberhasilan proses ini adalah kolaborasi yang solid. 

Pihaknya mengimbau adanya kerja sama yang erat antara BPN, pemerintah daerah, instansi pemohon tanah, serta seluruh pemangku kepentingan guna mengantisipasi sekaligus mengurai berbagai kendala yang berpotensi muncul di lapangan.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan seluruh instansi lintas sektor dapat menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama. Dengan tata kelola pengadaan tanah yang lebih optimal, efektif, dan transparan, proyek-proyek pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. (*).