.jpg)
GROBOG JATENG, Semarang– Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengambil langkah tegas dengan memberikan ultimatum kepada seluruh direksi dan dewan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mereka dituntut untuk segera meningkatkan kinerja dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jika masih ada BUMD yang mencatatkan kinerja belum optimal, Luthfi meminta agar pembenahan segera dilakukan di bawah pengawasan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Penegasan itu disampaikan Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Direksi dan Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola BUMD di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Senin (3/8/2026).
Menurut Luthfi, PAD merupakan salah satu instrumen penting untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
“BUMD kita harus punya daya dobrak untuk mengembangkan pendapatan di wilayah. BUMD yang masih di bawah garis merah, saya peringatkan agar rapat tersendiri dengan pengawasnya, di bawah kendali Pak Sekda,” kata Luthfi. Dikutip dari laman jatengprov.
Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saat ini masih terdapat satu BUMD yang masuk dalam kategori berkinerja kurang baik, yaitu PT PRPP Jawa Tengah. Luthfi pun meminta perusahaan tersebut segera berbenah.
Terlebih, PT PRPP dinilai memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi salah satu ikon baru Jawa Tengah, khususnya sebagai pusat kegiatan bisnis, pameran, dan pariwisata.
Ke depan, PRPP memang diproyeksikan menjadi ikon Jawa Tengah, salah satunya melalui rencana pembangunan venue MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Saat ini, pemerintah daerah sedang berupaya keras mencari investor untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut.
“Mereka saya ajak musyawarah untuk membahas kendalanya di mana. Kita juga berupaya mencarikan investor. Dirutnya saya tantang untuk bisa mengembangkan,” katanya.
Luthfi kembali mengingatkan bahwa BUMD wajib memiliki tata kelola yang profesional. Lembaga ini harus menjadi sarana efektif untuk meningkatkan PAD dan berkontribusi nyata pada APBD Provinsi Jawa Tengah, terutama di tengah situasi keterbatasan fiskal, tekanan fiskal, serta kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu saat ini. (*).